Mencermati Menjamurnya Venture Capital Asing

Oleh : Andi Buchari (Direktur Utama Bahana Artha Ventura 2014-2016)

Pertumbuhan Industri Modal Ventura (IMV) kurang menggembirakan saat ini salah penyebabnya karena sejumlah regulasi yang kurang yang ketat, sehingga saat ini OJK sedang menggodok sejumlah rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Salah satu yang diatur adalah permodalan. Sebelumnya, Perusahaan Modal Ventura (PMV) wajib memenuhi modal minimal Rp 10 miliar bagi perseroan terbatas (PT) dan Rp 30 miliar untuk joint venture. Sementara, untuk PMV yang berbentuk koperasi paling sedikit modalnya harus Rp 5 miliar. Dalam beleid POJK ini, perusahaan modal ventura baik PT ataupun patungan nantinya modalnya paling kecil Rp 50 miliar. Sedangkan badan hukum koperasi harus memiliki modal disetor setidaknya Rp 25 miliar (Kontan, 7/9/2015).

 

Perkembangan Industri modal ventura dalam beberapa tahun terakhir terkesan stagnan, apabila dibandingkan dengan industri lain baik untuk perusahaan pembiayaan maupun lembaga keuangan non bank secara umum. Berdasarkan data OJK (2015), sejak pertama industri ini dikembangkan pada tahun 1996 hingga akhir tahun 2014, pertumbuhan aset industri modal ventura belum menunjukkan perkembangan yang signifikan sekalipun masih menunjukkan tren pertumbuhan. Total aset industri modal ventura pada tahun 2014 tumbuh sebesar 9,10% dari Rp8,24 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp8,99 triliun pada akhir Desember 2014.

 

Market share industri modal ventura saat ini masih sangat kecil bila dibandingkan industri jasa keuangan lainnya seperti industri perusahaan pembiayaan. Berdasarkan data OJK (2015) menyebutkan bahwa aset Perusahaan Pembiayaan tumbuh 4,33 kali dalam 10 tahun terakhir, dengan total aset pada tahun 2014 sebesar 420,4 T sedangkan aset Modal Ventura tumbuh 2,17 kali dalam 10 tahun terakhir, dengan total aset pada tahun 2014 sebesar 8,99 T, total besar aset Modal Ventura hanya sebesar 1,99% dari aset Perusahaan Pembiayaan.

 

Salah satu faktor penghambat pertumbuhan lainnya adalah kurangnya bahkan tidak adanya insentif bagi PMV manjadi investor untuk perusahaan rintisan (star up). Sementara membiaya star up company memiliki risiko yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan pembiayaan model konvensional yang berbasi kredit dan back up agunan. Investasi modal ventura memiliki risiko yang tinggi antara lain karena membangun dari tahap awal perusahaan yang belum jelas bagaimana masa depannya dan belum memiliki standar sebagai perusahaan terbuka ataupun memiliki riwayat operasional yang dapat menjadi acuan dalam operasionalnya.

 

Perusahaan Modal Ventura (PMV) sangat besar jasanya dalam membangun enterpreneurship dan sukses membina perusahaan multinasional pada stage awal pembentukan (early stage-company) seperti di Amerika: Ford, Apple Computer, Microsoft, Kentucky Fried Chicken, Sock Shop, Wang Computer, Haagen Daz Ice Cream, IBM, HP, Google, Ebay, dan IBM. Sementara, di dalam negeri, PMV asing dengan kekuatan dana mereka telah masuk membina perusahaan early stage baik secara langsung maupun tidak langsung seperti ZALORA (investee dari Scopia Capital), Traveloka (investee dari East Venture), Bukalapak.com (investee dari GREE Ventures),  Tokopedia (investee SIMI & Sequoia Capital), Go-Jek, seribulancer.com, OLX, LAZADA.

 

Beberapa dari PMV asing tersebut yang membiayai start up Indonesia sudah membuka kantor dan beroperasi membina dan membuat busness incobator  di tanah air-Jakarta. Keberadaan PMV asing di Indonesia tentunya akan sangat membantu para start up company lokal yang sedang membutuhkan investor namun dengan bebasnya mereka masuk ke Indonesia tanpa mendapatkan ijin operasional dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi tidak fair bagi para PMV lokal sebab mereka membayar iuran, pajak dan melakukan pelaporan secara berkala kepada pemerintah dan OJK serta apabila melanggar akan mendapatkan sanksi sampai pada pencabutan ijin usaha.

 

PMV asing yang beroperasi di tanah air mendapatkan banyak keuntungan dari investee-nya dengan market dalam negeri dengan populasi Indonesia yang besar, penetrasi bisnis internet dan data semakin lebar, dan startupsedang bertumbuh banyak. Di sisi lain, kondisi ini sangat kurang mengguntungkan perekonomian dalam negeri, keuntungan perusahaan pasangan usaha (PPU)-investee akan mengalir keluar negeri berupa dividen, jika keuntungan tersebut dikelola-diputar di dalam negeri maka akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

 

Prihatin dengan kenyataan bahwa dari waktu ke waktu semakin banyak start-up lokal yang dibeli dan dimiliki oleh perusahaan asing. Hal ini karena, PMV lokal dan perusahaan nasional kalah bersaing dalam modal dan know-how kepada start-up lokal kita, kendala modal yang dihadapi PMV lokal mengakibatkan PMV tidak mampu membiayai start up dan UMKM potensial, pasar dalam negeri akan terancam diambil oleh PMV asing apabila PMV dalam negeri khususnya milik atau asosiasi Pemerintah  tidak mampu membiayai early stage company karena alasan keterbatasan modal.

 

Apabila PMV lokal tidak mampu membiayai start-up dan UMKM potensial maka 10 atau 20 tahun lagi star up lokal Indonesia yang telah berkembang menjadi raksasa sekelasAli BabaatauBaidu di Cina pada akhirnya dimiliki oleh perusahaan asing dan kita hanya menjadi penonton di luar arena? Oleh karena itu, Pemerintah harus memperkuat institusi (BUMN) yang bergerak dalam usaha pembinaan (PMV) dan akses permodalan usaha dalam negeri. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah star up-UMKM produktif yang sudah layak tapi terkendala akses permodalan dalam konteks ini, tidak memenuhi syarat kredit mencapai 15,21 juta unit. Ironi apabila potensi ini ditidak dimanfaatkan industri dalam negeri sampai pada akhirnya dikelola Perusahaan atau PMV asing.

 


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator modal ventura telah menaruh perhatian penting dalam perkembangan modal ventura dengan merilis langkah strategis revitalisasi modal ventura melalui draft POJK tahun 2015. Namun apabila melihat draft POJK yang dirilis OJK dalam websitenya sepertinya masih ada yang kurang terutama mengenai regulasi Perusahaan Modal Ventura Asing yang banyak beroperasi dan membina Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) – Start up secara langsung maupun tidak langsung di Indonesia. Dalam draft POJK tersebut pada pasal 16 hanya mengatur tentang Penggunaan Tenaga Asing yang bekerja pada PMV namun tidak ada pasal pendirian PMV asing di dalam negeri. Kerena ini masih dalam tahap draft POJK maka semoga OJK menaruh perhatian terhadap menjamurnya PMV/Venture Capital asing yang berinvestasi dan beroperasi di dalam negeri dengan menyediakan pasal tentang aturan operasional PMV asing.

 

Tentunya semangat mengatur PMV asing bukan dalam rangka menghambat atau melarang investor untuk masuk di dalam negeri melakukan investasi dan membiayai start up dan UMKM namun agar tercipta iklim yang fair dalam industri modal ventura dalam negeri sebagaimana PMV lokal yang ingin beroperasi dan berinvestasi di luar negeri harus mengikuti berbagai ketentuan dan persyaratan yang ketat bahkan cenderung tidak bisa di beberapa negara lain seperti pada industri perbankan lokal dalam negeri, tidak mendapatkan ijin beroperasi di Malaysia dan beberapa negara lainnya. Pada dasarnya PMV asing sangat kita butuhkan karena mereka membawa modal, manajemen, dan teknologi. Mereka justru harus kita buka ruang dan sinergi bersama untuk mengembangkan star up lokal yang punya prospek yang bagus.

Sumber : Tabloid Kontan, 5 Oktober 2015

Copyright @ 2016 PT. BAV, All Rights Reserved