Revitalisasi Industri Modal Ventura

Oleh : Andi Buchari (Direktur PT. Utama Bahana Artha Ventura 2014-2016)

 

Pemerintahan Jokowi kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid III sebagai respon atas perlambatan ekonomi dalam negeri dan kelanjutan dari dua paket kebijakan sebelumnya. Salah satu isi paket kebijakan ekonomi jilid III dalam bidang keuangan adalah revitalisasi Industri Modal Ventura (IMV). Masuknya IMV dalam paket kebijakan ekonomi jilid III menjadi kabar gembira dan harapan baru bagi para pelaku IMV.

 

Sebagaimana perkembangan IMV beberapa tahun terakhir cenderung stagnan jika dibandingkan dengan industri lainnya di Lembaga Pembiayaan maupun Industri Keuangan Non Bank. Sejak pertama industri ini dikembangkan oleh pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan dukungan pembiayaan dan permodalan (equity participation) melalui PT. Bahana Artha Ventura (BAV) pada tahun 1993 hingga akhir tahun 2014, pertumbuhan aset industri modal ventura belum menunjukkan perkembangan yang signifikan walapun ada pertumbuhan. Total aset industri modal ventura pada tahun 2014 tumbuh sebesar 9,10% dari Rp 8,24 triliun pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 8,99 triliun pada akhir Desember 2014.

 

Market share IMV dibandingkan industri jasa keuangan lainnya seperti industri perusahaan pembiayaan sangat kecil. Data OJK (2015) menyebutkan bahwa aset Perusahaan Pembiayaan tumbuh 4,33 kali dalam 10 tahun terakhir, dengan total aset pada tahun 2014 sebesar 420,4 T sedangkan aset Modal Ventura tumbuh 2,17 kali dalam 10 tahun terakhir, dengan total aset pada tahun 2014 sebesar 8,99 T, total besar aset Modal Ventura hanya sebesar 1,99% dari aset Perusahaan Pembiayaan.

 

Lesunya pertumbuhan dan sempat terlupakannya IMV berdampak pada penurunan jumlah Perusahaan Modal Ventura (PMV), saat ini berdasarkan data OJK (2014) jumlah PMV yang beroperasi di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 16 PMV yakni dari 89 PMV pada tahun 2012 menjadi 73 PMV di tahun 2013. Penurunan jumlah PMV yang cukup besar (18%) memberikan indikasi adanya masalah tertentu IMVdi Indonesia. Pada tahun 2014 OJK terpaksa menutup 9 PMV karena tidak lagi aktif menjalankan usahanya dan tahun 2014 kembali menutup 3 PMV karena melakukan perubahan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi PMV.

 

Sungguh ironi, IMV di Indonesia padahal modal ventura di luar negeri merupakan motor penggerak kewirausahaan, pencipta lapangan kerja baru dan penyumbang devisa negara. Di luar negeri PMV sangat besar jasanya dalam membangun enterpreneurship dan sukses membina perusahaan multinasional pada stage awal pembentukan (early stage-company) dengan skema equity participation seperti di Amerika: Ford, Apple Computer, Microsoft, Kentucky Fried Chicken, Sock Shop, Wang Computer, Haagen Daz Ice Cream, IBM, HP, Facebook, Youtube, Google, Ebay, dan IBM.

 

Sementara di dalam negeri karena Modal Ventura lokal tidak mampu bersaing dan kalah dengan PMV asing dengan kekuatan dana, mereka telah masuk membina perusahaan early stage baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menanamkan modal (equity) Rp 500 milliar hingga lebih dari Rp 1 triliun seperti ZALORA (investee dari Scopia Capital), Traveloka (investee dari East Venture), Bukalapak.com (investee dari GREE Ventures), Tokopedia (investee SIMI & Sequoia Capital), Go-Jek, seribulancer.com, OLX, dan LAZADA serta puluhan start up lainnya yang masih dalam inkubasi bisnis yang akan menjadi calon investee PMV asing.

 

Modal ventura merupakan alternatif dan paling cocok bagi UMKM dan kewirausahaan di Indonesia sebagai sumber pendanaan bagi sektor produktif. Model investasi modal ventura dengan penyertaan modal atau dalam bentuk pembiayaan lainnya ke dalam suatu perusahaan sebagai pasangan usaha (investee company) dalam jangka waktu tertentu yang dinilai memiliki prospek cerah. Investasi modal ventura dipandang lebih tepat dalam pembiayaan UMKM karena dapat membangun dari tahap awal perusahaan yang belum jelas bagaimana masa depannya dan belum memiliki standar sebagai perusahaan terbuka ataupun memiliki riwayat operasional yang dapat menjadi acuan seperti jika memperoleh dana pinjaman dari perbankan.

 

Revitalisasi Industri Modal Ventura

Upaya dan langkah untuk melakukan revitalisasi industri modal ventura menjadi sangat mendesak, yakni untuk meningkatkan peran modal ventura bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam memberikan dukungan pembiayaan terhadap sektor-sektor produktif terutama sektor yang menjadi prioritas pembangunan ekonomi pemerintah.

 

Sebelumnya OJK selaku regulator industri modal ventura telah menyusun draft revitalisasi modal ventura melalui rencana perubahan peraturan modal ventura dari yang ada saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18 Tahun 2012 tentang modal ventura ke Peraturan OJK (POJK) tentang modal ventura yang menurut rencana mulai berlaku pada akhir tahun 2015.  Revitalisasi industri modal ventura dalam paket kebijakan ekonomi jilid III pemerintahan Jokowi semoga bukan hanya sekedar Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang modal ventura yang telah disusun oleh OJK. Apabila yang dimaksud Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III adalah POJK maka langkah revitalisasi tersebut tidak cukup untuk mendorong modal ventura agar mampu berkembang seperti perkembangan industri keuangan lainnya dan  menjadi pendorong lahirnya entrepreneurs baru di Indonesia.   

 

Dalam pengumuman paket ekonomi jilid III, pemerintah belum-tidak menjelaskan secara jelas dari langkah-langkah revitalisasi yang dilakukan kepada industri modal ventura. Adapun langkah strategis yang bisa menjadi pertimbangan pemerintah yang dibutuhkan oleh pelaku modal ventura. Pertama, pemerintah membentuk Government Venture Fund (GVF) yang nantinya akan dikelola oleh Perusahaan Modal Ventura khususnya yang memiliki afiliasi dengan pemerintah (BUMN) agar bisa dikontrol dan diawasi oleh publik.

 

Dengan GFV ini diharapkan pemerintah mendorong terkumpulnya dana-dana dari investor perorangan, dana pensiun, asuransi, pemerintah, dan PKBL dengan tenor yang panjang sehingga Perusahaan Modal Ventura dapat menggunakannya untuk menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha dan UMKM yang berorientasi pada entrepreneurship dan produk-produk inovasi pada awal-awal pendiriannya. Pasar dalam negeri akan terancam diambil oleh PMV asing apabila PMV dalam negeri khususnya milik Pemerintah (Bahana Ventura) tidak mampu membiayai early stage company karena alasan keterbatasan modal. Di Malaysia, berdasarkan data Malaysian Venture Capital Private Equity (MVCPE) tahun  2009, sumber pendanaan modal ventura terdiri atas pemerintah 47.88%, perusahaan lokal 26.76%, perusahaan dan investor asing 11.64%, bank 7.65%, dana asuransi 0.72%, dana pensiun 2.39% dan investor lokal 2.95%.

 

Di samping itu, di Malaysia, industri modal ventura terus digenjot pertumbuhannya agar lebih maju. Selain concern pada regulasi, mereka bahkan telah mendirikan perusahaan modal ventura syariah sejak tahun 2001. Pada bulan Mei 2008, Securities Commission Malaysia mengeluarkan Guidelines and Best Practice on Islamic Venture Capital yang mengatur bagaimana mekanisme dan tata cara praktek usaha PMV yang berlandaskan syariah. Dan yang terakhir pada 18 April 2014, Securities Commission Malaysia kembali mengeluarkan aturan baru mengenai modal ventura yakni tentang pedoman insentif pajak bagi modal ventura (Venture Capital Tax Incentive Guidelines). Aturan ini bertujuan memperkuat regulasi yang ada sekaligus untuk mendorong pertumbuhan usaha modal ventura di Malaysia.

 

Kedua, pemerintah mulai mengambil langkah untuk mengatur dan mengizinkan pengumpulan dana melalui crowdfunding. Sebagaimana crowdfunding telah berhasil menjadi gerakan sosial untuk mengumpulkan dana bagi program yang berorientasi sosial dan sociopreneurship, apabila crowdfunding mampu diarahkan untuk kepentingan pembiayaan UMKM dan early stage company maka start up dalam negeri tidak perlu lagi mengirim business proposal mereka ke venture capital asing.

 

Ketiga, insentif perpajakan. Insentif yang diberikan dapat berupa pembebasan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bagian keuntungan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang bergerak di sektor-sektor usaha tertentu.

 

Keempat, meningkatkan sosialisasi tentang modal ventura. Saat ini pemahaman tentang modal ventura masih kurang diketahui oleh masyarakat. Mereka umumnya hanya mengetahui bank dan koperasi apabila ingin mencari sumber dana pembiayaannya usaha. Oleh karena itu, PMV, Pemerintah dan dunia kampus dapat melakukan sinergi dalam melakukan sosialisasi mengenai pengertian modal ventura, karakteristik pembiayaan modal ventura, dan benefit pembiayaan melalui modal ventura kepada masyarakat.

 

Disamping itu, revitalisasi modal ventura hanya bisa terlaksana apabila semua pihak terkait memberikan dukungan seperti seperti Kementerian Koordinator di Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Ekonomi Kreatif, KADIN, pelaku industri modal ventura, dan dunia kampus. Serta dukungan political will dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

Tentunya dengan semakin kuatnya perusahaan modal ventura maka akan semakin meningkatkan peran modal ventura dalam membangun UMKM dan enterprenuers yang pada akhirnya memberikan dampak besar dalam program financial inclusion dan kemajuan perekonomian nasional.

 

Sumber : Kontan - Surat & Opini, Sabtu 24 Oktober 2015

Copyright @ 2016 PT. BAV, All Rights Reserved